Di balik manuver Demokrat dukung Perppu Ormas

SBY bertemu Jokowi di Istana.

Pewarta sempat dikejutkan dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/10) kemarin.

Tetiba Jokowi dan SBY keluar dari Istana. Tidak ada jadwal resmi yang tercatat dalam kegiatan Jokowi hari itu. Pertemuan itu mendadak, Jokowi dan SBY sempat berbincang santai di teras Istana, tempat Jokowi menerima tamu.

Sesekali keduanya tampak tertawa usai berbincang santai. Rupanya, inti pertemuan yakni membahas Perppu Ormas yang baru saja disahkan oleh DPR.

Dalam pembahasannya, partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan Hanura solid dukung Perppu Ormas. Hanya PAN yang membelot bersama oposisi yakni Gerindra dan PKS. Sementara Demokrat yang sejak awal memposisikan diri berada di tengah, memilih mendukung.

Tapi, Demokrat menjadi salah satu partai yang paling ngotot ingin merevisi Perppu Ormas yang baru saja disahkan itu. Lalu kenapa Demokrat mendukung Perppu tetapi ingin ada revisi dalam aturan yang mengatur tentang Ormas itu?

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR Didik Mukrianto mengungkap, alasan partainya berada dalam posisi mendukung. Rupanya, demi meloloskan niat dengan permainan politik nan cantik di parlemen.

Didik menjelaskan, secara matematika politik, kekuaran suara Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat tidak cukup untuk melawan para pendukung Perppu Ormas. Maka jalan tengah adalah mendukung, tapi dengan syarat yakni UU Ormas harus direvisi.

"Kita meyakini kalau dihadapkan pada posisi menolak dan menerima di situ akan terjadi pengerasan sikap masing-masing, kami khawatir kalau kita menolak, pemerintah tidak mau merevisi, akhirnya yang dirugikan masyarakat, ormas. Kemudian Perppu berlaku selamanya," kata Didik saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (30/10) malam.

Didik pun mengisahkan, pada saat paripurna masuk tahap lobi, Demokrat menyampaikan syarat revisi jika Perppu itu disahkan. Akhirnya, mayoritas Fraksi pun setuju dengan syarat tersebut. Bahkan, pemerintah dalam penyampaian pidato di paripurna usai Perppu Ormas disahkan membuka lebar-lebar peluang revisi itu.

"Saat lobi minimal di situ ada 7 fraksi setuju revisi, namun setelah itu pula, kami meyakinkan diri revisi tak bisa jalan tanpa persetujuan pemerintah, maka kami berbicara dengan perwakilan pemerintah dalam hal ini MEndagri dan Menkominfo kala itu, dan hasilnya mendapakan komitmen (revisi)," kata Didik.

Komitmen revisi UU Ormas, kata Didik, juga diperoleh oleh Ketua Umum Demokrat SBY saat bertemu dengan Jokowi akhir pekan lalu. Dalam perbincangannya, Jokowi menyampaikan sikap terbuka untuk merevisi Perppu Ormas tersebut kepada SBY.

Pasal yang mengganjal Demokrat di Perppu Ormas

Didik menjelaskan, ada sejumlah persoalan dalam pasal yang disusun pemerintah di Perppu pembubaran Ormas. Salah satunya, menyangkut paradigma pemerintah melihat Ormas itu sendiri.

Didik mengatakan, Ormas harusnya ditempatkan pada bagian masyarakat berpartisipasi dalam melakukan pembangunan seperti tertuang dalam UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas terdahulu. Sehingga, Ormas dijadikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan.

"Namun dalam Perppu, Ormas dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, ideologi negara dan konstitusi negara. Dalam konteks itu, harusnya pemerintah melihat ormas ini mitra pemerintah dalam menjalankan, mengelola kehidupsn berbangsa dan bernegara," jelas Didik.

Di samping itu, Demokrat juga keberatan dengan kewenangan pemerintah yang bisa membubarkan Ormas tanpa melalui mekanisme pengadilan. Padahal, Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima.

"Ini yang kami melihat di situ bahwa kemudian Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila kewenangan diberikan kepada menteri dalam hal ini Mendagri dan Menkum HAM, ini menginterpretasikan menteri diberikan kewenangan untuk menafsirkan Pancasila. Kita tidak ingin kewenangan ini kemudian tidak ada dasar konstitusionalnya, karena kami menganggap tidak ada satu lembaga negara diberi kewenangan menerjemahkan Pancasila. Kami berpandangan ketika ada sebuah kementerian diberikan kewenangan menafsirkan UU ini bsia berimplikasi abuse of power, bermuatan politik," kata Anggota Komisi III DPR ini.

Berikutnya, Demokrat melihat bahwa kewenangan pembubaran Ormas harus dikembalikan kepada proses pengadilan seperti UU lama. Meski, dalam revisi nanti, Demokrat ingin, proses pengadilan harus dilakukan dengan cepat. Karena dalam UU lama, proses pembubaran ormas memang dibutuhkan waktu yang sangat panjang dan berlarut.

"Kami mengusulkan bukan mekanismenya dipotong, tapi penyederhanaan proses, percepatan waktu," kata Didik.

Terakhir, persoalan pemidanaan para pengurus Ormas yang dianggap mengancam Pancasila dan keutuhan NKRI. Menurut dia, tidak bisa disamakan antara pengurus dengan anggota Ormas. Dia ingin, untuk anggota sanksinya cukup melalui KUHP saja.

"Bayangkan Ormas yang anggotanya jutaan, ormas dibubarkan, pengurus dapat hukuman berat demikian juga anggotanya. Kami ingin generalisasi jangan dilakukan antara anggota ormas dengan pengurus, karena bisa dianggap kriminalisasi," katanya.

Pemerintah siap revisi UU Ormas baru

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membuat konsep berisi materi revisi UU Ormas mulai awal tahun depan.

"Rencananya awal tahun kita persiapkan konsep dan nanti akan dikoordinasikan oleh Kantor Kemenkum HAM. Beberapa revisi penyempurnaan yang berkaitan dengan masalah-masalah Perppu yang sudah disahkan DPR," terang Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kantor Kemendagri, Senin (30/10).

DPR baik secara kelembagaan maupun melalui fraksi-fraksi disampaikan Mendagri pasti akan menginventarisasi hal apa saja yang bisa dimasukkan dalam naskah revisi UU. Pemerintah tetap terbuka terhadap usulan-usulan terkait revisi itu. 

Dalam Perppu ada empat paham yang dilarang berkembang di Indonesia, termasuk kelompok yang bertautan dengan paham tersebut yaitu komunisme, marxisme, leninisme dan atheisme. Kelompok lain yang ingin mengubah dasar negara dan Pancasila juga ditegaskan Tjahjo harus dilarang. Termasuk radikalisme dan terorisme. "Kalau enggak mau diingatkan ya dibubarkan," tegasnya.

Terkait poin apa saja dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 yang akan direvisi, Mendagri masih enggan membuka ke publik. "Saya belum bisa menyampaikan. Kami juga sudah siapkan konsep. Mungkin Kemenkum HAM juga sudah ada konsepnya, dari kepolisian mungkin ada, di Kemenkopolhukam juga sudah nanti kita bahas dan koordinasi dengan semua fraksi-fraksi di DPR," paparnya.

Sandiaga Uno ajak pegawai Alexis perdalam ilmu agama

Sandi di acara Tea Walk.

Ribuan pegawai Hotel Alexis berpotensi menjadi pengangguran usai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) baru yang diajukan. Akibatnya, Alexis harus menutup usahanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah menyiapkan lapangan pekerjaan untuk para pegawai dengan mengikuti program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE) yang bergerak di usaha perhotelan.

"Nanti tentunya dari Kadisnaker bisa mendata berapa teman-teman dari Alexis Group yang harus direlokasi pekerjaannya," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/10).

"Dan juga yang bergerak di bidang restoran agar mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan setelah proses perpanjangan usaha Alexis ini ditolak oleh Pemprov," sambungnya.

Sandiaga mengatakan Pemprov DKI akan memfasilitasi para pegawai Alexis tak terkecuali bagi pegawai wanita. Apalagi, ini diterapkan bagi mereka yang memiliki KTP Jakarta.

Bahkan, Sandiaga mengusulkan agar para pekerja tak kembali bekerja di tempat yang serupa dan lebih memilih untuk memperdalam ilmu agama. Salah satunya dengan mengikuti pengajian di Syarikat Islam.

"Ya untuk yang berKTP DKI saya usulkan bisa ikut pengajian di Syarikat Islam," ungkap Sandiaga.

Terkait pernyataan Sandiaga, Hamdan Zoelva selaku Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam siap menampung para pekerja yang ingin kembali ke jalan yang benar dengan memberikan fasilitas untuk belajar agama. 

"Itu bener, kita terima dengan baik dan kita akan lakukan pembinaan," kata Hamdan.

Sebelumnya, Legal & Corporate Affair Alexis Group, Lina Novita mengatakan, Alexis total memiliki 1.000 orang pegawai. Dari jumlah tersebut 600 orang merupakan pegawai tetap dan sisanya 400 orang adalah pegawai lepas.

Pihaknya membantah mempekerjakan pekerja asing sebagai karyawan maupun terapis.

"Tak benar. Kalau ada event orang asing ngadain acara, itu dari mereka.
Kami kan membuka, kalau ngadain acara, silakan," kata Lina dalam jumpa pers di Hotel Alexis, Jakarta, Selasa (31/10).

Sementara itu, Legal & Corporate Affair Alexis Group, M Fajri menyatakan dari 1.000 pegawai itu 150 orang di antaranya merupakan pegawai hotel dan pijat di Alexis.

"Kami tak batasi siapapun beraktivitas, kalau ada anak bangsa atau siapapun yang beraktivitas, kita tak bisa batasi. Kalau jumlah karyawan untuk pijat dan hotel itu 150," katanya

Cara unik Presiden Jokowi rayakan Hari Sumpah Pemuda

Jokowi jajal motor.

Ada yang berbeda di Istana Bogor kemarin. Presiden Joko Widodo (Jokowi) merayakan Hari Sumpah Pemuda dengan cara unik. Tamu undangan didominasi anak-anak muda Tanah Air berprestasi dan bergerak di dunia kreatif, ada atlet sampai pengusaha motor besar.


Kepala Negara yang mengenakan celana jin berwarna biru, baju olah raga tangan panjang berwarna putih dan sepatu kets, mengawali peringatan Sumpah Pemuda dengan bermain bulu tangkis bersama atlet berprestasi.

Dalam pertandingan bulu tangkis yang singkat ini, Jokowi berpasangan dengan atlet pria Kevin Sanjaya melawan Markus Fernaldi, yang berpasangan dengan atlet bulu tangkis perempuan Gregoria Mariska. Jokowi terlihat beberapa kali melancarkan smash.





Setelah bermain bulu tangkis, Jokowi lalu meninjau setiap stand yang ada di halaman Istana Bogor. Jokowi terlihat cukup berhenti lama saat berada di stand pengusaha di bidang motor custom, dan menjual pakaian ala bikers.

Pengusaha di bidang otomotif itu juga memboyong sekitar tiga motor dan satu mobil. Setelah itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meninjau sejumlah food truck yang berjejer di samping kanan Halaman Istana Bogor.

Jokowi yang didampingi Mensesneg Pratikno, Menpora Imam Nahrawi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif itu terlihat cukup lama saat meninjau food truck yang menjajakan dimsum.

Selanjutnya Kepala Negara dan sejumlah menteri masih berkeliling meninjau stand dan mengajak berbincang para tamu undangan.

Dalam sesi dialog dengan kalangan pemuda, Jokowi mengaku jenuh dengan proses pendidikan yang ada saat ini. Sebab hampir seluruhnya proses pendidikan dilakukan di dalam kelas.

"Kalau bisa banding 40:60, 40 (belajar) di ruangan, 60 luar ruangan," ujar Jokowi sekaligus disambut meriah oleh kalangan pelajar yang berkesempatan hadir dalam perayaan tersebut.





Keinginan Jokowi juga disuarakan oleh Siti Soraya Cassandra atau lebih dikenal dengan Sandra, pemilik kebun Kumara. Kepada Jokowi, Sandra mengaku prihatin atas respons sejumlah pelajar terhadap alam.

Berdasarkan pengalamannya, dia menceritakan tidak sedikit pelajar merasa risih menginjak rumput pada awalnya. Namun, imbuh Sandra, beberapa pelajar tersebut mengaku senang dengan pengalaman baru menginjak rumput.

"Saya kaget ada anak yang enggak mau injak rumput. Mereka geli lah apalah, tetapi pas kami coba kasih pengertian gambaran mereka mau injak tanah dan oh begini yah rasanya, adem dingin begitu lembek," ujar Sandra.

Mendengar cerita Sandra, Jokowi merespons bakal mempertimbangkan memanggil sejumlah pihak yang memiliki gagasan ataupun terobosan di dunia pendidikan.

Jokowi mengatakan sebagai negara maritim dan agraris, masyarakat Indonesia khususnya kalangan pemuda mampu lebih kreatif memanfaatkan limpah ruah kekayaan alam yang dimiliki. Tidak hanya sekedar menanam.

"Saya kira pemikiran pemikiran anak muda seperti ini yang kita tunggu. Ada kesempatan besar kita di sektor pertanian entah masuk ke dalam sektor apapun, on farm nya kah, packagingnya kah, inovasinya kah," ujar Jokowi menutup sesi dialog.




Saat berada di stand motor custom, Jokowi sempat mencoba jaket berwarna hijau tua yang dipajang oleh brand Rawtype Riot.

"Keren. Keren. Keren," kata Jokowi.

Setelah mencoba jaket berwarna hijau tua tersebut, Kepala Negara juga mencoba sebuah kacamata berwarna hitam yang framenya terbuat dari kayu.

Tak hanya cukup mencoba jaket dan kacamata, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menjajal menaiki salah satu motor aliran chopper yang dipajang oleh scene roda dua tanah air.

"Ini (merek) Royal Enfield Pak," kata salah satu penjaga stand tersebut.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menjelaskan, tahun ini pemerintah bukan untuk 'merayakan' Sumpah Pemuda. Tetapi pemerintah bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak muda. Maka mereka diundang ke Istana Bogor.

"Bukan merayakan. Tapi memfasilitasi para pemuda. Pemuda maunya begini, dan Presiden menyambut," kata Triawan.




Menurut Triawan, peringatan Sumpah Pemuda kali ini juga dirancang oleh anak-anak muda. Maka tak heran, Istana Bogor terlihat seperti tongkrongan anak-anak muda. Halaman Istana Bogor yang berumput hijau ditaruh kursi santai layaknya orang yang tengah piknik. Jokowi, kata Triawan, juga tak ingin Sumpah Pemuda terkesan kaku.

"Ya udah jangan cuman upacara, kaku, dia trauma. Ini konsep seperti di White House," ujarny

Anies ditanya penutupan Alexis: Tak perlu didesak, sudah jadi rencana

Hotel Alexis. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipertanyakan komitmennya mengenai penutupan Alexis. Berbagai macam kalangan terus mendesak Anies untuk segera menutup. Serta diikuti dengan serangkaian aksi massa.

Ketika pertanyaan ini kembali diangkat, Anies menjawab ia tetap pada komitmennya untuk menutup Alexis. Ia mengaku sudah dibahas dan masuk rencananya.

"Tidak perlu didesak, itu rencana kok," ujar Anies di Balai Kota, Kamis (26/10).

Lebih lanjut, Anies pun mengaku sudah berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. "Sudah dong," lanjutnya.

Anies sebelumnya berjanji akan menyelesaikan semua janji-janjinya. Termasuk persoalan penutupan Alexis yang diduga ada prostitusi terselubung.

"Semua rencana Insya Allah akan kita jalankan semua yang menjadi janji akan kita tunaikan. Semuanya enggak hanya satu atau dua," ujar Anies usai melakukan syukuran bersama PKS di Grand Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (15/11).

Janji kampanyenya itu mencuat saat debat pilkada melawan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (13/1). Anies menegaskan akan menutup Hotel Alexis di Jakarta utara lantaran sarat dengan prostitusi.

"Kita akan tegas terhadap Alexis!" tegas Anies kala itu.

AS buka dokumen rahasia 1965, sebut Suharto perintahkan pembantaian massal PKI

suharto di masa peristiwa 1965. 

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kemarin merilis dokumen rahasia yang mengungkap pemerintah AS mengetahui dan mendukung tindakan tentara Indonesia dalam pembantaian massal anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia pada 1965.

Dokumen itu memuat laporan berisi 30 ribu halaman dari 39 dokumen yang merekam aktivitas kedutaan AS di Jakarta pada periode 1964-1968.

Dokumen yang sebelumnya rahasia ini akhirnya boleh diungkap ke publik setelah Pusat Pengungkapan Dokumen Nasional AS merespons banyaknya kalangan yang menuntut pemerintah AS membuka rahasia tentang apa yang terjadi pada masa itu.

Dilansir laman the Independent, Rabu (18/10), sejumlah pegiat hak asasi asal Amerika dan Indonesia, termasuk para pembuat film, dan sekelompok senator AS mendesak pemerintah AS membuka dokumen ini ke publik.

Badan Keamanan Arsip Nasional AS dan Pusat Pengungkapan Dokumen Nasional (NDC) bekerja sama memindai dan menyimpan dokumen-dokumen itu dalam bentuk digital.

Dari 30 ribu halaman yang sudah diproses NDC, masih ada ratusan dokumen yang statusnya rahasia untuk diteliti lebih lanjut sebelum dirilis lagi ke publik pada awal tahun depan.

Dalam dokumen yang sudah diungkap ini secara spesifik menyebut pembantaian massal oleh tentara dan kelompok muslim Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah adalah atas perintah Suharto, sosok yang kemudian menjadi presiden selama 32 tahun.

Dalam dokumen itu juga dikatakan diplomat AS di Jakarta menyimpan data nama-nama pemimpin PKI yang dieksekusi dan pejabat AS juga secara aktif mendukung tentara Indonesia menghabisi gerakan komunis.

Pada dokumen kawat tertanggal 21 Desember 1965, diplomat AS Mary Vance Trent menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri AS soal peristiwa yang terjadi di Indonesia.

"Terjadi perubahan drastis yang fantastis dalam sepuluh pekan terakhir," kata laporan itu. Dalam kabar kawat itu disebutkan juga kalimat yang mengatakan ada sekitar 100 ribu orang yang sudah dibunuh.

Di Bali saja, kata kawat itu lagi, sekitar 10 ribu orang dibantai pada pertengahan Desember, termasuk orang tua, kerabat dari gubernur Bali yang pro-komunis, dan pembantaian ini terus berlangsung. Dua bulan kemudian, diperkirakan pembantaian di Bali sudah mencapai angka 80 ribu.

Kawat dari Kementerian Luar Negeri pada April 1966 mengungkapkan betapa besarnya skala pembunuhan yang terjadi.

"Kami terus terang tidak tahu, angka yang sebenarnya adalah mendekati 100 ribu atau 1 juta jiwa. Bahkan pemerintah Indonesia juga tidak tahu pasti berapa angka yang sebenarnya," kata kawat itu.

"Pembantaian 1965-1966 adalah salah satu kejahatan kemanusiaan terburuk di dunia dan masa-masa terkelam negara kita," ujar Veronica Koman, pengacara hak asasi asal Indonesia.

"Para penyintas 1965-66 kini sudah pada tua dan saya khawatir mereka tidak mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya sebelum mereka meninggal. Semoga setelah dokumen kawat ini diungkap, kebenaran bisa muncul dan para pelakunya bisa dimintai pertanggungjawaban.

Cek persiapan Asian Games 2018, Sandiaga ajak Kadis lari

Sandiaga Uno. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berjanji akan mengecek sendiri proses pelebaran trotoar seminggu sekali ini. Sesuai janjinya, dia akan lari dari rumahnya ke Balai Kota DKI Jakarta.

Bukan hanya dirinya, Sandiaga juga menyarankan agar kepala dinas terkait seperti Kepala Dinas Bina Marga Yusmada dan Kepala Dinas Perhubungan Andriansah untuk terjun langsung mengecek. Karena sesuai instruksi presiden pelebaran harus selesai sebelum ajang Asian Games 2018.

"Jadi Pak Yus, Pak Kadishub ini nanti akan lari (juga) dan akan cek sendiri perkembangannya seperti apa," kata Sandi di ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/10).

Karena menurut dia, membangun sesuatu khususnya di Ibu Kota benar-benar harus diawasi agar semua pekerjaan selesai pada waktunya. Terlebih sebelum Asian Games 2018.

"Membangun sesuatu itu kalau nggak di tongkrongin nggak on schedule, nggak on tracks, enggak on budget jadi memang harus di tongkrongin," jelasnya.

"Dan kebetulan juga saya akan lewat situ dan mudah-mudahan menjadi percepatan dalam pembangunan trotoar khususnya di wilayah protokol sudirman ini diharapkan sebelum acara sudah rapih," pungkasnya.