131 Polisi di wilayah Polda Metro pensiun

Acara wisuda Purnawira Polri dan PNS.

Polda Metro Jaya menggelar acara wisuda Purnawira Polri dan PNS di lapangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. 145 Orang pensiun dari tugasnya sebagai polisi di wilayah hukum Polda Metro dan pembantu kepolisian yang terdiri dari Polri 131, dan PNS 14 orang.

Pantauan merdeka.com di lokasi, Rabu (30/8) acara dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis dengan pemberian medali penghargaan dan ucapan terima kasih. Setelah itu, para pensiunan dilepas dengan upacara pedang pora.

Senyum mengembang dan lambaian tangan anggota yang sudah pensiun terlihat dalam acara ini. Namun, juga ada rasa terharu dari personel yang masih bertugas melihat koleganya telah memasuki masa purnatugas.

"Saya atas nama Polda dan Pribadi mengucapkan terima kasih atas pengabdian bapak ibu sekalian. Meski sudah purna, beri kontribusi yang konstruktif bagi Polda Metro Jaya," ujar Idham di lokasi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, kalau 145 orang ini telah mengabdi ke Polri selama hampir 30 tahun.

"Mereka rata-rata sudah mengabdi di kepolisian kurang lebih 30 tahun. Terima kasih dan selamat jalan," kata Argo.

Selain itu, Kapolda juga memberikan penghargaan kepada 47 anggota yang berprestasi. Mereka dinilai memiliki prestasi dalam berbagai bidang dan layak mendapat penghargaan. Sementara itu, Idham juga berjanji akan menempatkan lima anggota berprestasi lainnya sesuai dengan keinginan mereka.

"Nanti siang, tanyakan yang berlima, dimana mau dinas. Langsung keluarkan TR (telegram) langsung saya tanda tangan," katanya.

Djarot: Trotoar itu buat pejalan kaki bukan untuk jualan kambing

Djarot resmikan Pasar Walang.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memperpanjang bulan tertib trotoar hingga September. Menurut Djarot masih banyak warga yang melanggar fungsi dari trotoar. Djarot juga menegaskan trotoar hanya untuk pejalan kaki bukan buat parkir apalagi buat berjualan kambing.

"Trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan untuk jualan kambing. Kalau enggak punya tempat jangan jualan dong atau gabung dengan yang lain. Makanya Bulan Tertib Trotoar kita perpanjang sampai mereka sadar betul harus tertib. Karena masih banyak yang belum sadar. Menganggap parkir di trotoar, masuk motor ke trotoar bukan pelanggaran, dia menghilangkan hak pejalan kaki. Termasuk yang jualan melanggar. Mari kita hormati yang lain jangan menang-menangan dong," katanya di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, Jakarta Barat, Selasa (30/8).

Djarot juga mengaku telah memerintahkan para wali kota buat menertibkan para pejual kambing yang ada di trotoar.

"Sampean bisa enggak jualan di trotoar mencegah kambing enggak kencing? Pasti buang kencing toh, buang kotoran, bagaimana baunya? Apakah mereka enggak peduli?," katanya.

Djarot mengatakan masih banyak pelanggaran yang terjadi dan masyarakat belum tertib dalam menggunakan trotoar yang notabene buat pejalan kaki.

"Maka perlu diperpanjang, ada internalisasi tentang nilai bahwa trotoar hanya untuk para pejalan kaki. Jangan digunakan untuk tempat parkir, apalagi digunakan sebagai sarana transportasi terutama motor," katanya.

Djarot mengatakan setelah dilakukan evaluasi ternyata semakin banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran. Karenanya penindakan dilakukan agar mereka benar-benar sadar fungsi utama dari trotoar.

"Hanya sampai September saja?) Nanti kita lihat lagi, kalau sampai September mereka sudah sadar bahwa fungsi trotoar memang digunakan untuk pejalan kaki ya kita akan cabut," katanya.

Wapres JK dipastikan tak akan jadi ketua timses Jokowi di 2019

Jusuf Kalla.

Juru Bicara Wakil Presiden RI Husain Abdullah memastikan Wapres Jusuf Kalla (JK) tidak akan menjadi ketua tim sukses (timses) Joko Widodo di Pilpres 2019 mendatang. Keterlibatan JK akan terasa kurang elok.

"Artinya, Pak JK sebagai Wapres, tentu tidak elok kalau terlalu jauh terlibat dalam urusan kampanye, apalagi sebagai ketua tim," ujar Husain Abdullah di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (30/8).

Kabar JK akan menjadi timses Jokowi di Pilpres 2019 mendatang pertama kali dihembuskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Salah satu alasan penolakan Jk lantaran ia ingin mensukseskan pemerintahan Jokowi-JK hingga akhir, terlebih pada 2019 yang tentunya Presiden sebagai petahana akan sibuk dengan kegiatan kampanye.

"Pada kondisi Pilpres, tingkat intensitas kegiatan politik 'kan tinggi, tetapi pemerintahan 'kan juga harus tetap berjalan, dan Bapak sebagai wakil Pak Jokowi tentu harus 'in-charge' bertugas untuk tetap membantu Pak Jokowi mensukseskan pemerintahannya," ucap Husain.

Husain menilai jika JK masuk dalam timses Jokowi maka akan muncul sentimen negatif. Sebab, keduanya malah akan sibuk berkampanye bukan menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah.

"Jadi penegasannya, menurut saya, tidak mungkinlah karena Pak JK harus tetap mem-'back up' tugas-tugas dari Pak Jokowi sampai akhir masa pemerintahannya, malah kalau Bapak masuk di situ tidak mengenakan bagi Pak Jokowi di mata publik," tuturnya.

Namun, Husain meminta Tjahjo untuk memahami alasan penolakan JK masuk dalam timses Jokowi nanti.

"Oleh karena itu ini yang harus dipahami oleh Pak Tjahjo dalam konteks itu, dan Pak JK 'kan negarawan, jadi saya kira antara Bapak dan Jokowi pasti ingin melihat pemerintahan ini sukses," tandasnya.