Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi dinilai belum berada di zona aman. Alasannya, separuh jumlah pemilih di Indonesia masih bisa berubah pilihannya. Ada beberapa isu yang dinilai berpotensi menjegal Jokowi di pertarungan 2019. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti melihat isu itu sudah mulai dimainkan dan terbukti memengaruhi lambannya kenaikan elektabilitas Jokowi. Lambatnya kenaikan elektabilitas Jokowi diyakini terimbas politik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Jokowi kerap diserang isu komunisme hingga terlalu mengistimewakan atau memiliki orientasi pada perekonomian China.
"Kenapa lambatnya elektabilitas Jokowi? Dugaan saya karena masih terkena imbas dari politik SARA," kata Ray di D Hotel, Jalan Sultan Agung, Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12).
Permainan isu SARA diyakini tidak akan terhenti dan akan dihembuskan di Pilkada serentak 2018, Pemilu hingga Pilpres 2019. Isu SARA digunakan untuk kepentingan politik karena memiliki dampak signifikan menghancurkan elektabilitas lawan politik. Selain itu, efeknya berkepanjangan. Selain efek signifikan, isu SARA banyak dipakai karena muncul suasana yang melegalkan tindakan politik SARA.
"Jadi SARA tidak bermasalah karena dianggap mengamalkan kepercayaan tertentu, ada kegamangan," ujarnya.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Arif Susanto melihat, konflik di masyarakat bakal terjadi hingga Pilpres 2019. Isu-isu yang digunakan beragam. Mulai dari ketidakpuasan elit politik dalam pembagian kekuasaan. Ketidakpuasan itu tergambar di 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK di mana sikap politik dua kaki PAN antara mendukung pemerintahan dan oposisi.
Yang juga perlu disikapi adalah permainan isu jika masyarakat tidak puas dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pemicunya, ekonomi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.
"Ekonomi cenderung stabil 3 tahun, tapi ada kesenjangan besar. Pertumbuhan tidak diikuti dengan distribusi merata. Lebih parah kalau tidak ada kepuasan pembangunan," Arif di D Hotel, Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12).
Isu ketiga yang berpotensi jadi batu sandungan Jokowi adalah penilaian jika pemerintah gagal dalam penegakan hukum, HAM dan anti korupsi. Arif menyinggung buruknya kualitas penegakan hukum di Indonesia. Penyebabnya karena Presiden Joko Widodo memercayakan institusi penegak hukum dipimpin dari unsur partai politik. Contohnya, Yasonna Laoly menjadi Menteri Hukum dan HAM serta M Prasetyo di posisi Jaksa Agung. Laoly merupakan kader PDIP dan Prasetyo berasal dari Partai NasDem.
Arif juga menyoroti soal banyaknya aparatur sipil negara tersangkut kasus korupsi oleh KPK serta janji Jokowi menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu seperti pembunuhan aktivis Munir.
"Kesalahan Jokowi adalah mengangkat Menkum HAM dan Jaksa Agung seorang politikus. Selama itu tidak akan pernah prestasi hukumnya Jokowi bagus. Kalau mau bagi, ganti Jaksa Agung dan Menkum HAM," tegas Arif.
Terakhir, lanjut Arif, peluang konflik besar jika tidak ada institusi sosial di luar politik yang mampu memoderasi politik.
"Agama enggak lupa diseret ke politik. Jadi tidak ada institusi di luar politik yang bisa diharapkan untuk jadi jalan keluar di jalan politik," ucapnya.
