RAPBD DKI 2018 tuai banyak kritik, Sandiaga lempar 'bola panas' ke Ahok

ahok-Sandiaga Uno.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan- Sandiaga Uno kembali menjadi perhatian khusus warga Jakarta. Hal ini diakibatkan anggaran Rancangan APBD 2018 yang membengkak mencapai Rp 77,11 miliar. Di tahun 2017, APBD Perubahan disepakati pada angka Rp 70,19 triliun.

Masih dalam proses pembahasan, RAPBD DKI 2018 tersebut mendapatkan banyak kritikan. Pasalnya beberapa anggaran mengalami kenaikan cukup signifikan, seperti anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Percepatan Pembangunan (TGUPP). Jika sebelumnya hanya Rp 2,35 miliar kini meroket jadi Rp 28 miliar dalam RAPBD 2018.

Kemudian Anies-Sandi juga memasukkan anggaran Pengendalian Hama Terpadu Gedung Komplek Balai Kota dan Rumah Dinas Pimpinan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 280.373.702 dari yang sebelumnya sebesar Rp 266 juta. Dan DPRD juga mendapat anggaran untuk perbaikan kolam air mancur yang nilainya cukup signifikan yakni sebesar Rp 620.715.162. Jika sebelumnya saat Sumarsono menjadi PLT Gubernur anggaran yang senilai Rp 500 juta di tolak.

Ramai menjadi pemberitaan, Sandiaga lepas tangan dan melempar bola panas tersebut pada Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok). Alasannya, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang merancang dan mengusulkan adalah pada masa pemerintahan sebelum dirinya.

Politisi Gerindra ini tidak mau disalahkan akibat bengkaknya anggaran RAPBD 2018 yang mencapai Rp 77,11 triliun. Berulang kali, dia menegaskan, banyaknya anggaran dibuat pada saat kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Untuk itu dia mempersilakan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kiranya anggaran untuk beberapa program yang dikurangi.

"Silakan, silakan, (evaluasi) bagus banget. Enggak ada masalah. Kan sebagian juga dari zamannya Pak Ahok dan Pak Djarot yang dimasukan. Jadi kita enggak mau memecah belah, pokoknya intinya kita fokus untuk warga yang marjinal, warga yang selama ini belum tersentuh," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/11).

Salah satu anggaran yang melonjak yakni untuk Kunjungan Kerja DPRD yang sudah masuk di pemerintah sebelumnya. Dia mengatakan anggaran mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Jadi kita cuma mengikuti aja. Enggak Anies Sandi nambahin gitu, emang gila aja kita nambahin (anggaran), orang saya orangnya hemat banget," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, usulan Anies-Sandi tersebut masih dapat berubah. Karena sampai saat ini anggaran tersebut masih dibahas di Badan Anggaran (Banggar) dan nantinya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Masih terbuka, walaupun Banggar, katakan Banggar sudah mengoreksi, mungkin akan ada koreksi lagi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi koreksinya tidak hanya di Badan Anggaran atau DPRD, tetapi juga ada koreksi dari Kementerian Dalam negeri selaku pembina," katanya saat di hubungi merdeka.com.

Dia mengungkapkan, akan melakukan penyisiran terhadap anggaran yang diajukan. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah anggaran untuk pembasmi hama di rumah dinas dan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Rencananya, Bestari akan menanyakan secara detail urgensinya anggaran tersebut sampai harus dinaikan.

"Kita cek lagi apa iya perlunya segitu, kenapa? Kan ini belum dibahas di Banggar besar tentu seperti saya sampaikan kepada teman-teman juga saya juga selaku anggota Banggar akan mendetailkan nanti, pada saat pembahasan itu," ujarnya.

Dwina Michaella, putri Setnov mangkir pemeriksaan di KPK

Dwina Michaela.

Putri Setya Novanto, Dwina Michaella dipastikan absen pada pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tindak pidana korupsi proyek e-KTP. Sedianya, Dwina akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sugihardjo, Direktur Utama PT Quadra Solution.

Kuasa hukum Setya Novanto, Frederich Yunadi memastikan hal tersebut. Alasannya, pihak KPK salah mengirimkan surat panggilan. Dia mengatakan surat panggilan untu Dwina dikirimkan ke kediaman ayahnya. Sedangkan, Dwina sejak lama tidak tinggal satu rumah lagi dengan Setya Novanto sekaligus tersangka korupsi proyek e-KTP, pasca menikah.

"Belum karena alamatnya kan salah dia (pihak KPK) kirimnya ke kediamannya Pak Setya Novanto beliau kan sudah enggak tinggal (bersama). Anak anaknya kan udah punya rumah masing masing. jadi kan belum diterima ," ujar Frederich melalui sambungan telepon, Jumat (24/11).

"Karena salah kemudian ditolak," tukasnya.

Selain Dwina, KPK juga memanggil Reza Herwindo, putra Setya Novanto, Kamis (23/11). Namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan apapun.

"Tidak ada informasi alasan ketidakhadiran," ungkapnya.

Pihaknya juga, kata Febri mengingatkan, agar para saksi yang dipanggil dapat memenuhinya. Sebab, surat panggilan untuk saksi sudah disampaikan secara patut.

Diketahui Rheza Herwindo dan Dwina Michaella adalah anak Setya Novanto dari pernikahan pertamanya dengan Luciana Lily Herliyanti.

Selain memanggil keduanya, penyidik juga telah memeriksa istri Novanto, Deisti Astriani Tagor. Saat itu, Deisti yang merupakan petinggi PT Mondialindo Graha Perdana, dikonfirmasi terkait kepemilikan saham perusahaannya.

PT Mondialindo adalah pemilik saham terbesar PT Murakabi Sejahtera, salah satu peserta lelang proyek e-KTP.

RAPBD DKI 2018 capai Rp 77,11 triliun, Sandiaga salahkan Ahok dan Djarot

ahok-Sandiaga Uno.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno seakan tidak mau disalahkan akibat bengkaknya anggaran RAPBD 2018 yang mencapai Rp 77,11 triliun. Berulang kali, dia menegaskan, banyaknya anggaran dibuat pada saat kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Untuk itu dia mempersilakan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kiranya anggaran untuk beberapa program yang dikurangi.

"Silakan, silakan, (evaluasi) bagus banget. Enggak ada masalah. Kan sebagian juga dari zamannya Pak Ahok dan Pak Djarot yang dimasukan. Jadi kita enggak mau memecah belah, pokoknya intinya kita fokus untuk warga yang marjinal, warga yang selama ini belum tersentuh," ungkap Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/11).

Salah satu anggaran yang melonjak yakni untuk Kunjungan Kerja DPRD yang sudah masuk di pemerintah sebelumnya. Dia mengatakan anggaran mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Jadi kita cuma mengikuti aja. Enggak Anies Sandi nambahin gitu, emang gila aja kita nambahin (anggaran), orang saya orangnya hemat banget," jelasnya.

Politisi Gerindra ini tidak akan menambahkan anggaran, karena dirinya adalah orang yang hemat. Bahkan saat ini dia sedang menggalangkan hemat energi, dengan menggunakan listrik seperlunya.

"Saya lagi matiin AC semua di sini, di tempat saya, karena terlalu dingin, buang-buang biaya energi terlalu banyak. Pemakaian kertas, saya mulai kasih tahu nih, enggak boleh lagi kalau kertas sampe segini setiap hari gitu lho, mulai dihemat gitu lho. Seperti itu," tandasnya.

Anies sebut penertiban PKL solusi jangka pendek tata Tanah Abang

Hari pertama Anies-Sandi. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan tetap melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) sebagai solusi jangka pendek untuk menata kawasan tersebut. Langkah itu akan dilakukan sampai pembahasan solusi jangka panjang yang sifatnya permanen selesai.

"Jangka pendek boleh-boleh saja kita gunakan penertiban dengan petugas, jangka pendek. Kalau solusi harus lebih panjang," kata Anies di Balai kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Minggu (5/11).

Meski begitu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengklaim sudah mengantongi solusi jangka panjang. Tetapi, Anies enggan membocorkan solusi yang dimaksud karena harus dikaji bersama stakeholder terkait.

"Sudah ketemu tapi saya ingin pastikan dulu, cara memastikan bagaimana kita panggil semua stakeholder," ujarnya.

Anies menginginkan solusi jangka panjang itu nantinya mengakomodir kepentingan semua pihak, termasuk PKL. Untuk itu, dia ingin mendengar aspirasi para PKL yang sudah lama berdagang di Tanah Abang.

"Sekarang kita mendengar, mendiskusikan, sebelum mengumumkan maka dikaji lagi semua ini solusinya, potensi masalah seperti apa, potensi perbaikan apa saja kita di situ," tukasnya.

UMP DKI 2018 jadi 'peluru' parpol pendukung Ahok serang Anies-Sandi

Hari pertama Anies-Sandi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035. Namun besaran tersebut masih jauh dari harapan para buruh. Sebab, serikat pekerja menginginkan UMP sebesar Rp 3.917.398.

Kritikan atas besaran UMP DKI yang telah diputuskan Anies-Sandi pun muncul dari para politisi yang duduk di DPRD DKI. Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus bahkan menyebut Anies-Sandiaga ingkar janji dalam menetapkan UMP karena tidak sesuai dengan janji saat kampanye. Sebab pada saat kampanye Pilgub DKI, Anies-Sandi berjanji ingin menaikkan UMP menjadi Rp 7 juta.

"Saya ada, membaca dulu ada janji-janji kampanye. Kalau enggak salah nanti dicek lagi sekitar Rp 7 juta. Maka janji kampanye ini, masyarakat harus paham juga, jangan ditelan semua. Karena belum tentu janji kampanye belum tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/11) lalu.

Dia mengkritik pemerintahan Anies-Sandi dalam membuat kebijakan jangan hanya berlandaskan kepada janji-janji kampanye tapi juga harus sesuai dengan aturan yang ada. Sebab jika tidak bisa saja akan ada demonstrasi.

"Ke depan ini agar gubernur memperbaiki diri. Jangan lagi mengeluarkan statemen-statemen yang nantinya sulit untuk dipertanggungjawabkan karena aturannya tidak seperti itu," katanya.

Terlebih dalam menentukan UMP, kata Bestari, Anies harus melihat kemampuan dari APBD Jakarta dan juga harus sesuai dengan pertumbuhan ekonomi.

"Masyarakat saya rasa sarankan untuk berhati-hati ke depan kalau ada janji-janji Karena janji kampanye bisa janji tinggal janji," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI, William Yani. Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, buruh mengharapkan pemerintahan Anies-Sandi dapat mengakomodir kebutuhan mereka. Sebab besaran UMP yang ditetapkan masih belum memenuhi kebutuhan buruh sepenuhnya.

"Kemarin waktu reses ketemu sama Serikat Buruh, mereka menyampaikan harapan agar UMP 2018 Rp 3,9 juta. Soalnya Pak Anies pernah berjanji UMP DKI akan mencapai Rp 7 juta," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis.

Dia berharap keputusan besaran UMP dapat kembali ditinjau ulang. Jangan sampai akhirnya harapan buruh untuk mendapatkan upah layak kembali kandas.

"Dalam survei KHL (kebutuhan hidup layak) Dewan Pengupahan pada tanggal 30 Oktober jumlah KHL Rp 3.603.531. Setelah merevisi tiga item KHL yaitu Listrik, sewa kamar & transportasi," jelasnya.

William mengungkapkan, dari angka tersebut saja sudah menunjukkan bahwa seharusnya UMP DKI 2018 mencapai Rp 3.917.398.

"Angka tersebut dapat mengejar ketertinggalan UMP DKI dengan UMK Kerawang & Bekasi, dengan catatan kedua Daerah tersebut tetap menggunakan formulasi PP 78," katanya

Gaya Jokowi tunggangi motor trail di Muara Gembong Bekasi

Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/11). Dalam acara tersebut, Jokowi menyerahkan SK yang menegaskan pemanfaatan hutan kawasan hutan negara, untuk dapat diakses oleh petani dan petambak.

Program Perhutanan Sosial dilaksanakan di seluruh Indonesia, dan Presiden sudah menyaksikan Perhutanan Sosial di Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut, serta di Kabupaten Pulang Pisau Kalteng. Program ini akan terus berlanjut ke daerah-daerah lain seperti Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Jambi, Sulteng, dan daerah lainnya di Indonesia.



Usai menghadiri acara tersebut, Jokowi meninjau tambak udang dan lahan hutan mangrove dengan menggunakan sepeda motor trail. Naik motor trail, bukan hal baru bagi mantan Wali Kota Solo tersebut.

Sebelumnya, bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan pejabat lainnya, Jokowi menaiki motor trail dengan plat RI 1 menjajal satu ruas Jalan Trans Papua, Jayawijaya, Pada Rabu (10/5).



Jokowi menunggangi Kawasaki KLX150BF berwarna hitam gradasi abu-abu. Motor itu juga dengan plat RI 1. Tak lupa, Jokowi memakai helm, pelindung di kedua tangan dan kakinya dan rompi berwarna gelap yang melapisi kemeja putihnya.

Saat menunggangi motor trail tersebut, Jokowi juga melintasi warga sekitar yang ingin melihatnya. Tak hanya itu, dia juga melintasi jembatan gantung yang ada di lokasi. Jembatan gantung tersebut memiliki panjang sekitar 10-20 meter.

Saat menaiki motor trail di Papua, Jokowi pernah mengungkap alasannya. Hal ini diceritakan saat Jokowi menghadiri Silatnas II relawan pendukungnya di JIexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/8).

"Tadi juga sudah disampaikan Mas Edo, saat saya ke Wamena kenapa saya sampai naik trail cek. Saya hanya ingin pastikan jalan yang dibangun benar-benar ada. Jangan sampai hanya digroundbreaking, jalan enggak ada," kata Jokowi.



Ternyata, saat itu, Jokowi sempat dilarang naik motor karena keamanan Papua yang dirasa belum kondusif.

"Saat itu saya tidak diperbolehkan Kapolri, Panglima TNI, karena itu daerah yang masih rawan keamanan katanya. Tapi saya sampaikan kita bangun Papua. Saya memiliki feeling kalau keinginan kita baik, tujuan baik, kenapa harus takut dengan rakyat sendiri?" kata Jokowi.



Jokowi pun mengungkap perasaan naik trail di atas pegunungan Papua dengan cuaca yang menusuk kulit. Menurut dia, bukan hal mudah mengendarai trail di medan tanah cenderawasih.

"Ternyata trail di sana juga capek. Karena di atas 3.300 permukaan laut, dingin," kata Jokowi.

Terungkap pembicaraan Wapres JK dan Anies-Sandi soal kelanjutan reklamasi

Pertemuan Anies dan Sandiaga dengan Wapres Jusuf Kalla.

Kamis (26/10) siang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno keluar dari kantornya. Mereka berdua berjalan kaki menuju Istana Wakil Presiden yang hanya berjarak beberapa meter dari Balaikota DKI Jakarta.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut hangat keduanya. Sempat ada guyonan soal sepatu pantofel sebelum mereka masuk ke dalam Istana Wapres. Ketiganya bicara banyak hal sambil makan siang bersama. Hidangan santap siang hari itu cukup istimewa. Sebab disiapkan khusus dari istri Wakil Presiden, Mufidah Kalla. Ada tahu, tempe, ayam goreng, dan makanan non kolesterol.

"Kita diskusi dua sesi. Pertama, kita ngobrol agak serius. Sesudah itu dilanjutkan kami makan siang bersama. Dan kita banyak diskusi sambil makan siang. Jadi obrolan tadi produktif. Its a working lunch. Makan siang sambil kerja," ujar Anies.




Anies menuturkan, pertemuan dengan Wapres lebih banyak bicara pengalaman dan membahas percepatan proyek di ibu kota. Anies dan Sandi melaporkan banyak hal terkait persoalan Jakarta. Namun Anies memastikan tidak ada pembicaraan terkait polemik reklamasi Teluk Jakarta.

"Jadi kita sama sekali tak diskusikan reklamasi. Dari dua pertemuan ini kemarin kita bertemu presiden bicara soal Jakarta, hari ini Wapres bicara soal Jakarta, tak satupun bicarakan reklamasi," tegas Anies di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (26/10).

Menurut Anies, tidak dibahasnya reklamasi Teluk Jakarta menandakan bahwa persoalan itu bukan hal yang luar biasa di mata pemerintah pusat. Meski dia tidak menampik bahwa polemik ini ramai dibicarakan banyak pihak.

"Kita pun menyadari ini isu yang ramai dibicarakan tetapi saat kita bicara masalah Jakarta, masalah yang dialami jakarta utamanya itu, jadi saya rasa perlu menunjukkan obyektivitas pemerintah pusat dalam lihat masalah di Jakarta."

Meski tidak dibicarakan dalam pertemuan dengan Presiden maupun Wakil Presiden, masalah reklamasi akan tetap menjadi perhatian Anies dan Sandi. Apalagi, penghentian reklamasi merupakan salah satu janji mereka saat kampanye.

"Di kaca mata pemerintah pusat, Pak Presiden tak bicara, Wapres tak bicara. Kalau kami itu bagian dari janji. Kalau kita, kan janjinya gitu. Tapi bukan hanya reklamasi saja ada 23 janji. Semua akan kita jalankan," tegasnya.



Pengakuan Anies justru tidak sesuai dengan yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla. Wapres blak-blakan soal isi pembicaraan dengan Anies-Sandi. Dari Wapres terungkap obrolan soal kelanjutan proyek reklamasi.

Wapres JK menuturkan, polemik reklamasi pantai utara Jakarta sempat dibahas dalam pertemuannya dengan Anies dan Sandi. Saat itu, Wapres JK memberi pandangan agar Pemprov DKI tetap melanjutkan pembangunan pulau reklamasi yang tengah berjalan.

"Tapi bahwa apa yang sudah (dibangun yakni Pulau C dan D) dijalankan, diteruskan dan saya kira DKI juga sependapat itu," jelasnya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (31/10).

JK menyampaikan alasan dan pertimbangan usulan itu. Sebab, jika pulau yang sudah dibangun itu dihentikan dan bangunannya dirobohkan, justru akan menelan biaya lebih banyak.

"Yang kita bicarakan sebenarnya yang existing, yang sudah ada, kan tidak mungkin dibongkar kan? Lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya," ucap dia.

Di sela-sela pertemuan dengan Anies dan Sandiaga, JK menekankan bahwa keputusan terkait proyek reklamasi harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah.

"Semua yang ada di DKI ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama yang sudah dibuat," kata JK.

Bahkan secara terang-terangan Wapres JK menyiratkan bahwa dalam pertemuan itu Anies menerima masukannya agar pembangunan di proyek reklamasi yang sudah ada tetap diteruskan.

"Ya tidak ada cara lain, mau diapain, caranya hanya bongkar ulang. Bagaimana bongkar ulangnya? Tidak dipakai malah lebih merusak. Kalau dipakai kan ada yang memelihara," tutupnya.

Saat dikonfirmasi soal isi pertemuan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku belum mau banyak berkomentar. "Saya enggak mau diskusi dulu soal reklamasi," singkatnya.