Presiden Jokowi dukung OTT KPK meski disebut bikin gaduh

Kode Iriana agar Jokowi rapikan rambut.

Saat melakukan kunjungan kerja di Banjarmasin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan tanpa alasan, pagi tadi KPK dikabarkan menangkap anggota DPRD Banjarmasin dan beberapa orang.

"Ada OTT ya? siapa? apakah pejabat provinsi atau kota?" kata Presiden kepada para wartawan usai makan bersama di rumah makan Sari Patin Banjarmasin, seperti dilansir Antara, Jumat (15/9).

Setelah itu, Presiden mendengarkan jawaban seorang wartawan kemudian kembali ke ruang makan. Presiden juga menyempatkan diri melayani ajakan foto bersama para jurnalis.

Presiden juga menyinggung soal OTT usai membuka Festival Anak Salih Indonesia (FASI) ke X di Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin. Presiden mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"OTT kalau memang ada buktinya dan fakta hukum, ya harus ditangkap, ketangkap ya ketangkap," katanya menanggapi kasus OTT terhadap anggota DPRD Banjarmasin dan pejabat BUMD.

Untuk diketahui, OTT KPK sempat dipersoalkan lantaran dinilai bikin gaduh. OTT juga dinilai tak mampu meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia.

Meski demikian, Wakil ketua KPK Saut Situmorang menegaskan operasi tangkap tangan tetap dilakukan KPK kendati menuai kritik dari sejumlah pihak. Menurut Saut, OTT tak bisa dihentikan kendati mendapat kritik.

"Enggak boleh lah berhenti," tegas Saut saat dikonfirmasi, Rabu (13/9).

Bahkan, Saut menegaskan kembali akan terus lakukan OTT terhadap pihak-pihak yang mencoba melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun yang terlibat dalam rasuah itu seorang jaksa. "KPK digaji untuk cegah dan tangkap koruptor," katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima orang, terdiri dari anggota DPRD Banjarmasin Kalimantan Selatan, BUMD dan pihak swasta. KPK juga mengamankan barang bukti sejumlah uang. OTT berlangsung Kamis malam (14/9). Kali ini kasus yang berhasil dibongkar KPK diduga terkait pembahasan peraturan daerah.

Empat orang pelaku yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banjarmasin tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 14.00 WIB. Empat orang itu diduga terlibat dalam kasus surat pengesahan raperda.

Pantauan merdeka.com, dua mobil tahanan tiba di KPK. Satu mobil tahanan, diisi dengan dua pelaku. Mobil pertama yakni Dirut PDAM Bandarmasih Muslih dan Ketua DPRD Banjarmasin Kalimantan Selatan, Iwan Rusmali. Mobil kedua anggota DPRD Andi Effedi, dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih Trensis.

Iwan terlihat mengenakan kemeja biru dan jaket berwarna hijau dan membawa satu koper hitam. Sementara Muslih mengenakan kemeja warna abu-abu dengan menenteng tas ransel berwarna hitam.

Sementara itu, Andi Effendi juga Trensis tampak kompak menutupi wajahnya menggunakan masker berwarna hijau. Terlihat dari empat pelaku itu murung.